Ringkasan Aturan Bank Indonesia Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah dan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Syariah

Sebelum keluar surat edaran dari Bank Indonesia Nomor 14/33/DPBS pembiayaan syariah baik untuk kepemilikan kendaraan bermotor maupun perumahan menjadi primadona di industry keuangan. Lembaga kredit atau bank konvensional kemudian mengalihkan sebagian besar perhatiannya kepada pembiayaan syariah. Perkembangan aset bank dan lembaga kredit syariah menjadi naik cukup signifikan, para pelaku bisnis syariah berharap agar kondisi ini dapat berlangsung lama hingga bisa mengejar ketertinggalan bisnis keuangan syariah pada saudara tuanya bisnis keuangan konvensional.

Namun surat edaran dari Bank Indonesia akhirnya membuat bisnis keuangan syariah, dalam hal ini produk pembiayaan kendaraan bermotor dan perumahan, harus legowo menerima ketertinggalannya dengan saudara tua bisnis keuangan konvensional.

Adapun alasan dari Bank Indonesia yang memutuskan peraturan downpayment untuk kredit atau pembiayaan komersil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya permintaan pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor yang dengan sendirinya juga meningkatkan resiko kepada masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah yang tinggi akan dapat menyebabkan peningkatan nilai aset property yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya sehingga dikhawatirkan resiko kredit terhadap perbankan akan semakin tinggi khususnya terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang memiliki eksposur pembiayaan property yang besar.
3. Agar pertumbuhan permintaan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dan rumah yang berlebihan dan juga agar dapat menjaga ketahanan sector keuangan agar sumber-sumber rawan yang timbul akibat pertumbuhan permintaan pembiayaan dapat diminimalisir.
4. Penetapan besaran Finance to value, penyertaan (sharing), uang jaminan (deposit) dan uang muka (down payment) merupakan cara untuk meningkatkan kehatian-hatian Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing produk pembiayaan.

Finance to Value yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk produk pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor syariah berbeda-beda menurut karateristik penggunaan agunan.
Bank Indonesia menetapkan cara perhitungan finance to value untuk KPR iB (baca: pembiayaan kepemilikan rumah) adalah:

1. FTV ditetapkan berdasarkan harga pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan.
2. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pengikatan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. FTV KPR iB maksimal adalah 70%.

Penyertaan FTV bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

KPR iB
1. penyertaan bank maksimal 80% dari nilai rumah dengan skema Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
2. uang jaminan yang diberikan nasabah kepada bank minimal 20% dari nilai rumah dengan skema Ijarah Muntahiya Bittamlik
3. Jika nasabah tidak bermaksud membeli rumah yang telah diberikan uang muka-nya maka pada akhir pembiayaan tersebut uang muka dikembalikan kepada nasabah

KKB iB
1. Uang muka untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harga beli kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, besarannya sebagai berikut:
a. untuk roda dua/roda tiga minimum 25% dari harga kendaraan
b. untuk roda empat yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif sebesar 30%
c. untuk roda empat yang digunakan untuk kegiatan produktif sebesar 20%
note: penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan produktif maksudnya adalah kendaraan yang diberikan izin untuk angkutan orang atau barang dan telah diberi ijin oleh pihak yang berwenang.
Diajukan oleh perorangan atau badan hukum (yang diberi izin oleh pihak berwenang) untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimiliki.

Advertisements