About these ads

#PapaMintaSaham, MKD dan Keadilan

Berita dari bbc di link bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151123_indonesia_mkd_setyanovanto tentang kisruh perpanjangan kontrak karya perusahaan asal Amerika, PT Freeport belum usai. Mahkamah Kehormatan Dewan belum bisa menerima bukti-bukti yang memberatkan Setya Novanto, Ketua DPR, seperti yang dilaporkan oleh menteri ESDM, Sudirman Said. Setidaknya ada dua alasan yang membuat MKD belum bisa memuaskan dahaga masyarakat terhadap kasus yang dikenal sebagai #PapaMintaSaham ini. Pertama legal standing atas pelaporan pelanggaran kode etik anggota DPR. Menurut MKD pelaporan pelanggaran kode etik anggota DPR hanya bisa disampaikan secara perorangan, anggota dan pimpinan DPR, atau alat kelengkapan Dewan. Sudirman Said saat datang melaporkan Setya Novanto ke MKD DPR dalam posisinya sebagai Menteri. Hal ini diperjelas dengan surat laporan yang disampaikan oleh Sudirman Said yang dibuat dengan kop kementerian ESDM.

Kedua data yang diberikan oleh Sudirman Said yaitu berupa transkrip percakapan antara SetNov dengan petinggi Freeport dinilai belum valid. Pasalnya pada saat pelaporan percakapan yang terjadi antara Setnov dan petinggi Freeport berdurasi 120 menit. Sedangkan bukti yang diberikan kepada MKD DPR berdurasi 11.38 menit.

Bagaimana jika Sudirman Said mengganti laporannya, tanya reporter ke MKD DPR, Surahman. Suratnya diganti dengan surat yang tidak membawa lembaga dan melengkapi rekaman percakapan Setnov. Anggota MKD DPR ini pun menjawab “itu tergantung surat-menyurat. Bagaimana nanti”.
Opini saya begini. Pertama MKD sudah benar dalam menunda proses kasus #PapaMintaSaham. Alasannya tepat yaitu alat bukti yang ditenggarai telah diutak-atik (rekaman 120 menit menjadi 11.38 menit). Jika MKD DPR menerima begitu saja bukti yang sudah diutak-atik tersebut maka mungkin semua orang salah dalam menilai percakapannya. Pertanyaan yang muncul dalam diri saya kemudian adalah kok bukti yang “otentik” malah diutak-atik sendiri oleh yang megang. Apa yang diharapkan dari bukti yang sudah diutak-atik tersebut?

Baca Transkrip Lengkap #PapaMintaSaham

Lain halnya dengan portal detik.com. (FYI saya tidak mengikuti portal ini lagi semenjak perubahan besar-besaran yang dilakukannya. Rujukan pada portal ini karena saya melihat frame yang diberikan untuk meruntuhkan wibawa sebuah lembaga pemerintah dan juga karakter assasination yang dilakukannya)

Dalam link m.detik.com/news/berita/3079275/catat-partai-mana-saja-yang-tak-transparan-di-mkd-dpr, portal ini secara terang melakukan provokasi kepada pembaca dengan menyangkut pautkan kisruh #PapaMintaSaham dengan pilkada serentak yang akan dilakukan.

Apa yang diinginkan oleh detik? Sidak MKD yang digelar secara terbuka dan laporan Sudirman Said yang belum valid. Saya dukung MKD untuk menggelar sidang secara terbuka tapi memaksa bukti yang tidak valid untuk diterima oleh MKD itu yang saya menjadi cukup heran. Detik menggunakan suara dari Bivitri Susanti, pengajar Sekolah Tinggi Hukum, untuk memberikan masyarakat kode salah. MKD bukan pengadilan jadi logika hukum acara tidak bisa dipakai, pendapat yang dikutip langsung ini membuat tidak sabar dan menghukum MKD yang tidak menggelar sidang dengan segera.
Saya bukan orang yang sangat mengerti hukum atau orang yang belajar tentang hukum dan dalam pemberitaan detik ini saya merasakan sebuah grand design media agar didapat sebuah gambaran besar DPR itu sarang penyamun semua dan akan saling back up jika ditodong.

Anggapan itu yang ingin saya hilangkan dari alam pikiran pembacanya. Pertama kode etik itu tertulis dan tak tertulis. Jika kode etik tersebut telah tertulis dan ada mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran dewan bukankah itu sudah merupakan pengadilan sendiri. Memang bukan pengadilan dimana hakim berjubah hitam dan ketok palu tapi yang dilakukan oleh MKD menurut saya sudah seperti hakim itu sendiri. Bukti belum valid apakah tetap harus dipaksakan untuk digelar sidang?

Saya memang tidak menyukai posisi media cetak, online yang mainstream saat ini. Saya lebih banyak menggunakan media alternatif sebagai perimbangan untuk melepaskan diri dari doktrin yang secara halus dibenamkan dalam alam pikiran saya melalui berita-berita yang sudah dikontrol pemerintah.

About these ads

Leave a Reply

%d bloggers like this: