Landasan Hukum Praktek Asuransi di Indonesia

Melihat diskusi di forum kaskus.co.id mengenai asuransi saya merasakan antara nyesek dan kasihan. Saya belum bisa mengkonfirmasi kenapa thread asuransi di kaskus kok kebanyakan bernada negatif. Asumsi saya komentator tersebut memiliki pengetahuan tentang asuransi yang masih kecil kadarnya.

Namun pengetahuan yang sedikit tentang asuransi tidak menyurutkan para komentator di thread untuk menumpahkan segala uneg-uneg tentang bisnis pengelolaan resiko keuangan.

Fungsi asuransi sebagai sebuah sistem pelindung finansial bagi masyarakat menurut para komentator negatif tersebut tidak berjalan dengan adanya klaim asuransi yang ditolak atau proses klaim yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

Beginilah bekerja diperusahaan asuransi. Konsep yang bagus tetapi tidak dibarengin dengan sosialisasi yang sama.

Di Indonesia sendiri orang yang secara sadar berasuransi itu masih sangat rendah, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap praktek bisnis asuransi. Malah sebagian orang memberi label perusahaan asuransi sebagai bisnis yang menipu masyarakat.

Umumnya pelabelan penipu tersebut dikarenakan kekecewaan beberapa nasabah perusahaan asuransi terhadap janji yang diberikan oleh perusahaan tidak seperti apa yang diharapkan oleh peserta asuransi. Padahal nasabah-nasabah asuransi tersebut diberikan polis asuransi yang memberikan semua penjelasan tentang aspek perjanjian kerja sama finansial antara perusahaan asuransi dan juga peserta asuransi.

Sebagai sebuah praktek bisnis, industri keuangan asuransi telah diatur dengan ketat oleh negara dalam bentuk Undang-Undang. Tentunya negara tidak sembarangan untuk mengeluarkan sebuah produk Undang-Undang yang mengatur hajat hidup orang banyak. Pengertian asuransi sendiri secara simpel merupakan kegiatan mengumpulkan dana masyarakat untuk dikelola oleh perusahaan asuransi yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat pada saat sebuah resiko yang tidak terduga, tiba-tiba dan mempunyai resiko kehilangan finansial masyarakat tersebut terjadi.

Asuransi sendiri jika dilihat secara makro ekonomi akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi sebuah negara jika terjadi resiko yang teramat besar. Jepang menjadi sebuah contoh yang amat nyata dalam praktek asuransi yang berdampak kepada perekonomian sebuah negara. Bencana tsunami yang dialami oleh beberapa waktu yang lalu tidak serta merta membuat posisi Jepang sebagai salah satu poros ekonomi dunia berubah namun dengan cepat ekonomi Jepang recovery. Inilah yang diinginkan oleh praktisi asuransi di Indonesia. Jika dibandingkan melek asuransi antara masyarakat Jepang dan Indonesia tentu terasa amat jauh.

Untuk mengawali pembahasan mengenai industri asuransi secara sederhana mari kita awali dengan basmallah lalu kita lanjutkan dengan landasan hukum usaha perasuransian yang berlaku di Indonesia dan dunia.

Industri asuransi Indonesia banyak mencontoh kepada industri asuransi Inggris. Di negara Inggris dikenal sebuah lembaga yang disebut Financial Services Authority (FSA) yaitu lembaga independen non-pemerintah dibawah HM Treasury (Departemen Keuangannya Inggris) yang berfungsi untuk mengatur layanan finansial di Inggris Raya. Landasan hukum FSA adalah Financial Services and Market Act (FSMA) 2000. Tujuan FSA menurut Undang-Undang ini adalah:

  1. Mempertahankan kepercayaan terhadap sistem finansial Inggris Raya.
  2. Stabilitas keuangan – berkontribusi dalam perlindungan dan pengembangan sistem finansial Inggris Raya.
  3. Menjaga tingkat keamanan yang sesuai untuk nasabah.
  4. Mengurangi kemungkinan sebuah praktek bisnis untuk digunakan sebagai tujuan kejahatan finansial (contohnya: pencucian uang, fraud dan dishonesty, criminal market misconduct e.g. insider dealing).

Jika melihat ke Indonesia maka kita akan menemukan bahwa lembaga yang mempunyai tugas yang hampir sama dengan FSA adalah Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan tugas lembaga BAPEPAM-LK. Landasan hukum OJK adalah Undang-Undang No.21 tahun 2011 dimana lembaga ini mempunyai tujuan “agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan”:

  1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
  2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
  3. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dan FSA-nya Inggris Raya mempunyai tujuan yang sama yaitu sebagai lembaga independen non pemerintah yang mengatur dan mengawasi dari industri keuangan termasuk didalamnya adalah asuransi, perbankan, lembaga pembiayaan dan lain-lain.

Advertisements

Leave a Reply