About these ads

Landasan Hukum Praktek Asuransi Indonesia dan Inggris Raya serta Perbandingannya

Melihat diskusi di forum kaskus.co.id mengenai asuransi saya merasakan antara nyesek dan juga kasihan kepada mereka yang berpikir dangkal dalam berkomentar. Nyesek karena fungsi asuransi sebagai sebuah sistem pelindung finansial bagi masyarakat dirasa tidak berjalan karena adanya klaim yang ditolak atau klaim yang progresnya terlalu lama. Saya merasa kasihan karena masih sedikit orang yang terlalu dangkal untuk memahami konsep asuransi dan kerja asuransi dalam melindungi aset finansial mereka. Di Indonesia sendiri orang yang secara sadar berasuransi itu masih sangat rendah, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap praktek bisnis asuransi. Malah sebagian orang memberi label perusahaan asuransi sebagai bisnis yang menipu masyarakat. Hal ini dikarenakan kekecewaan beberapa nasabah perusahaan asuransi terhadap klaim yang menjadi jualan dari perusahaan asuransi.

Sebagai sebuah praktek bisnis, asuransi telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang. Tentunya negara tidak sembarangan untuk mengeluarkan sebuah produk Undang-Undang yang mengatur hajat hidup orang banyak. Secara sederhana praktek asuransi berarti mengumpulkan dana masyarakat untuk dikelola oleh perusahaan asuransi yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat pada saat sebuah resiko yang tidak terduga, tiba-tiba dan mempunyai resiko kehilangan finansial masyarakat tersebut terjadi.

Asuransi sendiri jika dilihat secara makro ekonomi akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi sebuah negara jika terjadi resiko yang teramat besar. Jepang menjadi sebuah contoh yang amat nyata dalam praktek asuransi yang berdampak kepada perekonomian sebuah negara. Bencana tsunami yang dialami oleh beberapa waktu yang lalu tidak serta merta membuat posisi Jepang sebagai salah satu poros ekonomi dunia berubah namun dengan cepat ekonomi Jepang recovery. Inilah yang diinginkan oleh praktisi asuransi di Indonesia. Jika dibandingkan melek asuransi antara masyarakat Jepang dan Indonesia tentu terasa amat jauh.

Untuk mengawali pembahasan mengenai industri asuransi secara sederhana mari kita awali dengan basmallah lalu kita lanjutkan dengan landasan hukum usaha perasuransian yang berlaku di Indonesia dan dunia.

Industri asuransi Indonesia banyak mencontoh kepada industri asuransi Inggris. Di negara Inggris dikenal sebuah lembaga yang disebut Financial Services Authority (FSA) yaitu lembaga independen non-pemerintah dibawah HM Treasury (Departemen Keuangannya Inggris) yang berfungsi untuk mengatur layanan finansial di Inggris Raya. Landasan hukum FSA adalah Financial Services and Market Act (FSMA) 2000. Tujuan FSA menurut Undang-Undang ini adalah:

  1. Mempertahankan kepercayaan terhadap sistem finansial Inggris Raya.
  2. Stabilitas keuangan – berkontribusi dalam perlindungan dan pengembangan sistem finansial Inggris Raya.
  3. Menjaga tingkat keamanan yang sesuai untuk nasabah.
  4. Mengurangi kemungkinan sebuah praktek bisnis untuk digunakan sebagai tujuan kejahatan finansial (contohnya: pencucian uang, fraud dan dishonesty, criminal market misconduct e.g. insider dealing).

Jika melihat ke Indonesia maka kita akan menemukan bahwa lembaga yang mempunyai tugas yang hampir sama dengan FSA adalah Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan tugas lembaga BAPEPAM-LK. Landasan hukum OJK adalah Undang-Undang No.21 tahun 2011 dimana lembaga ini mempunyai tujuan “agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan”:

  1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
  2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
  3. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dan FSA-nya Inggris Raya mempunyai tujuan yang sama yaitu sebagai lembaga independen non pemerintah yang mengatur dan mengawasi dari industri keuangan termasuk didalamnya adalah asuransi, perbankan, lembaga pembiayaan dan lain-lain.

About these ads

Leave a Reply

%d bloggers like this: