Kontroversi Kredit Tanpa Agunan Syariah

kredit tanpa agunan bjb syariah
iB Maslahah dari bjbsyariah

Kontroversi Kredit Tanpa Agunan Syariah telah muncul sejak tahun 2011 yang lalu. Wakil Sekjen MUI waktu itu Kanny Hidaya berpendapat adanya kemudahan pemberian kredit oleh perbankan syariah kepada calon debitur prinsipnya boleh saja hanya saja kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh bank syariah pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal inilah yang membuat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membutuhkan kajian yang mendalam sebelum memberikan izin kepada bank syariah untuk menjual kredit tanpa agunan.



Dalam Islam transaksi pinjam meminjam seharusnya bisa saja langsung dilakukan karena prinsip antara orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan dana adalah saling percaya antara satu sama lain. Berkaitan dengan produk kredit tanpa agunan syariah yang dijual oleh bank syariah, Kanny Hidayah berpendapat jika bank syariah bisa langsung membuat produk tersebut berdasarkan prinsip saling percaya dan juga prinsip tidak memakan harta dengan cara yang batil. Namun karena Bank Indonesia mewajibkan setiap lembaga perbankan yang menyalurkan kredit untuk menerapkan prinsip kehati-hatian maka dalam menjual produk kredit setiap calon debitur diharuskan memiliki jaminan agar bank tidak mengalami kredit macet. 


Saat ini bank syariah bjb telah menjual produk kredit tanpa agunan syariah namun dengan syarat yang cukup ketat. Seorang calon debitur yang akan meminjam uang kepada bank bjb syariah diharuskan mempunyai status karyawan atau seseorang yang mempunyai penghasilan atau pendapatan yang tetap. Selain itu pihak bank harus mengkover jiwa dan juga kredit dari debitur dengan mengasuransikannya dalam produk asuransi PHK dan asuransi pembiayaan. Produk kredit tanpa agunan syariah dari bjbsyariah ini dikenal dengan nama iB Maslahah.



Ustadz Kanny Hidayah menjelaskan prinsip pembiayaan tanpa agunan syariah seperti iB Maslahah bjb syariah setidaknya menggunakan akad qardh. Selain itu bank syariah dapat menggunakan konsep tawaruq yaitu barang atau underlying hanya bersifat perantara dimana hasil akhir transaksi adalah uang. Contoh Bank membeli barang berupa komoditas yang diperjual belikan dipasar terstruktur semisal tembaga/nikel melalui broker A sebesar 1 juta rupiah. Barang tersebut kemudian dijual Bank ke debitur dengan harga 1.2 juta yang dalam perjanjian jual belinya debitur akan membeli dengan cara mencicil dengan jangka waktu dan besaran cicilan tertentu. Setelah selesai cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan nasabah kemudian menjual kembali barang yang dibeli dari Bank (berupa tembaga/nikel) ke penjual yang telah ditetapkan oleh Bank sebesar 1 juta. Dengan alur ini baik bank maupun debitur melakukan transaksi dipasar komoditas dimana alur transaksi telah diatur sedemikian rupa. Bank dapat langsung memberikan kredit tanpa agunan kepada debitur, dan debitur tidak perlu memberikan jaminan. 



Konsep tawaruq ini meskipun telah digunakan di negara Malaysia dan juga di negara Timur Tengah tapi masih mempunyai kontroversi diantara ulama. Sebagian ulama berpendapat pasar dimana transaksi telah diatur bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu transaksi model ini dapat mengakibatkan buble economy dan penyaluran kredit tidak menyentuh sektor riil.


Meskipun kontroversi kredit tanpa agunan syariah masih berlangsung baik bank maupun calon debitur sepertinya masih saling membutuhkan.

Advertisements

Tinggalkan Balasan