Bagikan, DP Motor Pembiayaan Syariah Turun

Pemerintah berencana akan mengatur pembiayaan motor syariah dengan mengeluarkan kebijakan mengatur Downpayment pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor syariah.

Tujuan dari pemberian batasan DP untuk kepemilikan bermotor syariah ini adalah agar pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia dapat diatur agar tumbuh dan dapat dikontrol.

Kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah, yaitu mengatur DP untuk kredit pemilikan kendaraan bermotor secara syariah seperti biasa menimbulkan pro dan kontra.

langsung ke kabar terbaru atau

dp-motor-baru
motor siap di dp

 


Seperti yang telah diketahui sebelumnya pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor konvensional telah ditetapkan dengan minimal down payment (DP) sebesar 30% dari harga OTR (On The Road) kendaraan.

Jadi jika sebelumnya dengan DP Rp. 500 ribu kita bisa memiliki kendaraan bermotor (roda dua) untuk ke depannya hal ini akan sulit ditemui oleh mereka yang membutuhkan.

Para pelaku ekonomi khususnya lembaga pembiayaan atau leasing menyisiati kebijakan ini dengan mengurangi kredit konvensional dan beralih kepada pengucuran kredit secara syariah.

Karena sebelumnya pemberian kredit secara syariah belumlah diatur seketat yang terjadi pada lembaga kredit konvensional.

Setelah diberlakukannya uang muka minimum untuk kredit kendaraan bermotor yaitu sebesar 30% dari harga kendaraan bermotor (OTR) pelaku industri otomotif mengeluh karena beranggapan bahwa kebijakan pembatasan DP untuk kredit kendaraan bermotor ini akan mengurangi penjualan kendaraan bermotor yang sedang tumbuh.

Ketakutan ini tidak hanya terjadi untuk lembaga pembiayaan, asuransi pun bersiap-siap untuk merasakan penurunan premi yang cukup signifikan.

Jika lembaga keuangan konvensional berteriak karena potensi pengurangan keuntungan akibat kebijakan pemerintah dalam pembatasan uang muka ini maka lembaga keuangan syariah setengah berharap bahwa pertumbuhan dalam keputusan pemerintah ini. Lembaga keuangan syariah berharap untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan kendaraan bermotor dengan adanya peralihan konsumen.

Namun sepertinya lembaga keuangan syariah harus bersabar untuk mendapatkan kesempatan memperbesar pangsa pasarnya karena menurut laporan dari JPNN,  pembiayaan syariah masih sepi peminat.

Sebabnya adalah pembiayaan syariah harus diikuti dengan perlindungan asuransi yang juga harus dilakukan dengan prinsip syariah.

Menurut Kepala Wilayah Jatim-Bali PT Astra Internasional Daihatsu Sales Operation( AI-DSO) Hariya Albertus, permintaan pembiayaan syariah dari konsumen masih sedikit dikarena aturan pembiayaan syariah yang cukup ketat. Ia mencontohkan bahwa untuk klaim asuransi syariah konsumen harus menghindari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah agar klaim asuransi tidak ditolak.

Jika di wilayah Jatim – Bali pembiayaan syariah tidak favorit karena ketatnya aturan pembiayaan syariah maka secara nasional pembiayaan syariah dirasakan begitu tumbuh.

Pertumbuhan pembiayaan syariah ini dapat dirasakan oleh perusahaan asuransi yang rata-rata perolehan premi meningkat pesat bahkan melebihi perolehan premi asuransi konvensional dalam bidang yang sama (kendaraan bermotor).

Setelah pergantian tahun sepertinya bulan madu pembiayaan syariah yang sempat meningkat maka akan sedikit menurun dengan dikeluarkannya PMK Nomor 220/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.

Dalam PMK ini uang muka atau downpayment untuk pemilikan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% sampai 25% dari harga jual kendaraan saat itu.

Keluarnya peraturan untuk pembiayaan kendaraan bermotor syariah ini mempunyai tujuan,salah satunya, untuk memberikan kesetaraan pengaturan sehingga tidak terjadi regulatory arbitrage antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah.

Dengan dikeluarkannya pembatasan atas uang muka kredit pemilikan kendaraan bermotor baik secara syariah maupun konvensional diharapkan meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Update: ^

Penjualan motor di tahun 2015 cenderung untuk menurun, menurut catatan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) angka penetrasi pasar tercatat -17% (minus tujuh belas persen).

Maka dari itu untuk meningkatkan kembali gairah penjualan kendaraan bermotor di Indonesia dp motor kembali diturunkan menjadi 15% untuk leasing konvensional dan 10% untuk leasing syariah.

Aturan ini dikeluarkan melalui surat edaran ojk nomor 19/SEOJK.05/2015 dan 20/SEOJK.05/2015 yang berlaku efektif per tanggal 31 Agustus 2015.

Tercatat telah terjadi dua kali penurunan aturan uang muka atau dp motor yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas keuangan (dulu Bank Indonesia sebagai Regulator sebelum OJK) :

  • awalnya dp motor ditetapkan 30%
  • kemudian ditetapkan 20%
  • hingga saat ini yang berlaku dp motor 10%-15%

Sebagai konsumen berita ini tentu sangat menggembirakan tetapi tunggu dulu ada syarat lain yang diberikan oleh OJK untuk lembaga pembiayaan (baik konven maupun syariah) agar anda pelanggan leasing mendapatkan dp motor terbaru itu.

Syarat yang ditetapkan oleh OJK agar sebuah lembaga pembiayaan dapat memberikan dp motor terbaru adalah nilai NPF kurang dari atau sama dengan 5%. NPF adalah rasio aset produktif yang bermasalah atau piutang dari perusahaan.

Jika lembaga pembiayaan tempat anda ambil motor saat ini memiliki NPF lebih dari 5%, dp motor anda di lembaga tersebut tetap mengikuti aturan uang muka yang sebelumnya.

Kesimpulan:

Sebagai konsumen kita harus jeli untuk memilih lembaga pembiayaan kendaraan bermotor. Apalagi dengan adanya aturan yang memperbolehkan konsumen dapat memberikan dp motor sebesar 10% – 15%.

Semoga tulisan saya bermanfaat bagi anda yang sedang mempertimbangkan untuk membeli motor untuk kegiatan operasional anda.

gambar: detik.com
Advertisements

One Reply to “Bagikan, DP Motor Pembiayaan Syariah Turun”

  1. Ping-balik: Ringkasan Aturan Bank Indonesia Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah dan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Syariah | PencariCerah

Tinggalkan Balasan